Ekspos.id, Malang, — Polemik soal bangunan Food Colony di Kota Gerbang Salam kembali mencuat. Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) menuntut kejelasan nasib mereka, Aliansi Persatuan Pedagang Kaki Lima, menggelar audensi ke Ketua Dewan, komisi 1, Komisi 2 DPRD Pamekasan, Bupati, sekda, KasatPol PP, Kadis Hub dan Kadis Koprasi dan UMKM, menuntut keadilan dan jangan di anak tirikan karena kami juga masyarakat Pamekasan. Selasa, 07/10/2025.
Sejak di suruh pindah ke food clony para PKL tidak pernah menerima bantuan apapun, “Kami Butuh Tempat Berjualan!” dan “Food Colony Tak Layak, Arek Lancor Solusi Kami!”, mereka menuntut kejelasan nasib setelah bertahun-tahun tidak memiliki lokasi tetap untuk berdagang.
Cak Gondrong, koordinator audensi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan kembali menyuarakan tuntutannya kepada Pemerintah Daerah. Kaki Lima (PKL) di Pamekasan. Mereka kembali menggugat keadilan “kami juga PKL kenapa di Eks PJKA mendapatkan bantua duluan, padahal mereka sudah punya tempat yang layak, sedangkan kami di usir dari Arek Lancor tidak mendapatkan bantuan apapun.”
Kami hanya mengajukan dua tuntutan tegas: bongkar bangunan Food Colony yang mati fungsinya, atau izinkan para PKL kembali berjualan di kawasan Arek Lancor.
Kami tidak butuh janji-janji palsu tentang penataan PKL, butuh tindakan nyata, “Food Colony itu mati suri. Kami disuruh pindah ke sana, tapi pembeli tidak datang alias sangat sepi, Kami malah rugi setiap hari,” kini kami berubah menjadi kecewa yang sangat mendalam bersama ratusan Pedagang kaki lima, ucap cak Gondrong, salah satu pedagang yang dulu dipindahkan ke lokasi itu.
Jika dalam setengah bulan tuntutan kami tidak ada jawaban pasti dan solusi terbaik. Maka jangan salahkan kami jika akan turun jalan dengan masa yang lebih banyak menuntut kejelasan mamfa’at bangunan yang ada di Food Clony.
Cak Gondrong dengan para PKL kecewa karena tidak bisa diskusi dengan pemengang kebijakan langsung Bupati dan Ketua DPRD Pamekasan.
Harapan kami, semoga kawasan food clony menjadi pusat kehidupan ekonomi malam Pamekasan. PKL, pembeli, dan pelaku UMKM saling menopang. Pemerintah ikut andil mempromosikan pusat pedagang kaki lima di eks rumah sakit lama. Sehingga pendapat para pedagang meningkat.
“Kami akan tunggu langkah nyata. Jangan hanya ditinjau, tapi juga diwujudkan untuk kami para pedagang kecil,” tutup salah satu perwakilan PKL dengan nada harap.
Menanggapi keluhan para PKL, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Wahyu, Dengan desakan publik yang semakin menguat, kami mewakil anggota dewan siap menyampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif dan eksekutif akan meninjau ulang kemanfaatan bangunan Food Colony, termasuk mengevaluasi potensi penggunaannya kembali bagi para pedagang.
“Wahyu Wakil Ketua DPRD, anggota komisi 1 dan komisi 2 Kabupaten Pamekasan akan melakukan pengkajian ulang terhadap bangunan Food Colony, apakah perlu di bongkar dan ditata ulang sehingga menjadi pusat perekonomian rakyat. Jangan sampai bangunan yang tidak berfungsi itu menjadi penghalang bagi para PKL untuk berjualan disana dan semoga pendapatan mereka kembali normal seperti di Pusat kota Arek Lancor.” tegasnya.
Food Colony di Pamekasan agar tidak menjadi “kuburan ekonomi rakyat kecil.” Area itu bisa mencapai tujuannya sebagai pusat kuliner rakyat dan sentra ekonomi masyarakat. Kami akan lakukan terobosah baru sehingga pemerintah bisa mendongkrak terhadap nasib para PKL.
Wahyu, mengharap area Food Clony memiliki potensi besar sebagai sentra ekonomi rakyat karena lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Bagaimana area ini menjadi tempat favorit bagi warga Pamekasan untuk menikmati berbagai jenis makanan dan minuman.
Food clony menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan ekonomi daerah. Area itu menjadi platform untuk mempromosikan kuliner lokal Pamekasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya kuliner daerah, ungkap wahyu. (Rina)