Ekspos.id, Pamekasan, – Di tengah derasnya sorotan publik terhadap sejumlah oknum LSM yang dinilai meresahkan masyarakat, Pemerintah dan pengusaha pabrik lokal serta buruh, Persatuan Ormas angkat bicara. Mereka mendesak Bupati Pamekassn untuk bertindak tegas menertibkan oknum nakal yang mencoreng nama baik aktivisme, namun sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi penghakiman kolektif terhadap seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat.
“Jangan karena satu dua oknum, seluruh LSM dituduh tukang ancam dan pemeras. Itu tidak adil dan berbahaya bagi demokrasi,” tegas Smhari Direktur Indonesia Analisys Politic and Policy Consulting (Idea) perwakilan Persatuan LSM dalam pernyataan sikapnya di Arek Lancor, Rabu, (12/02/2026).
Menurut mereka, harus ada garis tegas antara LSM profesional yang bekerja dengan data, advokasi, dan etika, dengan pihak-pihak yang hanya memakai label LSM untuk kepentingan pribadi. Oknum yang terbukti menyalahgunakan nama lembaga untuk menekan, mengintimidasi, atau mencari keuntungan pribadi harus ditindak sesuai hukum. Namun LSM yang bekerja secara transparan dan konstruktif justru perlu dirangkul.
Pertemuan sejumlah LSM yang hadir di antaranya IDEA, LIRA, Famas, Teropong, Gempa, Rajawali, Siti Jenar, Gempar, Gempur, Formaasi, Pagar Jati, Madas Serumpun, Madas Nusantara, Gaki, dan Galaxi. Mereka menyatakan menyatukan persepsi setelah muncul tudingan dari massa aksi buruh yang menganggap oknum LSM sebagai provokator
Persatuan LSM menekankan bahwa LSM lahir sebagai bagian dari kontrol sosial dan pilar demokrasi. Mereka hadir untuk mengawal kebijakan, menyuarakan aspirasi masyarakat kecil, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
“LSM bukan musuh pemerintah. LSM adalah mitra kritis. Kami mendukung pembangunan, tapi juga mengingatkan ketika ada yang melenceng. Itu bukan ancaman, itu tanggung jawab moral,” lanjutnya.
Mereka juga meminta Bupati tidak ragu melakukan pendataan ulang dan verifikasi lembaga yang aktif di lapangan. Transparansi struktur organisasi, legalitas dari kemenkumham, serta program kerja dinilai penting agar publik bisa membedakan mana LSM yang benar-benar berjuang dan mana yang hanya bersembunyi di balik nama besar aktivisme.
Persatuan LSM menyatakan siap duduk bersama pemerintah daerah untuk menyusun mekanisme pembinaan dan komunikasi rutin. Tujuannya jelas: menciptakan kolaborasi sehat antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil demi kemajuan daerah.
“Jangan matikan suara kritis hanya karena ada oknum. Bersihkan yang kotor, kuatkan yang benar. Kalau pemerintah dan LSM berjalan seiring, kesejahteraan rakyat bukan sekadar slogan,” pungkasnya.
Pesan tegas ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh dibajak oleh oknum, namun juga tidak boleh melemahkan peran pengawasan masyarakat. Saatnya menertibkan yang menyimpang, tanpa mengorbankan semangat perjuangan yang tulus. (Nwg)