Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Madura bukan lagi sekadar persoalan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia telah berubah menjadi persoalan publik yang menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat dan pelaku ekonomi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Di sejumlah SPBU terutama di Kabupaten Pamekasan, masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Antrean yang mencapai tiga jam, bahkan hingga lima jam, bukan lagi pemandangan yang mengejutkan. Pertanyaannya sederhana: mengapa BBM yang merupakan kebutuhan dasar mobilitas masyarakat justru sulit diperoleh?
Madura seolah menghadapi persoalan yang sama. SPBU di berbagai wilayah mengalami antrean panjang dan keterbatasan pasokan. Kendaraan mengular, waktu terbuang, aktivitas ekonomi terganggu.
Di sinilah publik mulai bertanya: apakah persoalan ini murni karena keterbatasan distribusi, persoalan kuota, kendala pengiriman, atau ada masalah lain di baliknya?
Pertanyaan tersebut wajar muncul karena BBM bukan komoditas sembarangan. Ketika pasokan terganggu, dampaknya langsung terasa. Nelayan, petani, pedagang, sopir, pekerja, pelaku UMKM hingga masyarakat biasa ikut menanggung akibatnya.
Rakyat Jangan Dipaksa Menebak
Ketika BBM sulit diperoleh, sementara kebutuhan masyarakat terus berjalan, ruang spekulasi otomatis terbuka.
Masyarakat mulai bertanya apakah distribusi dari Pertamina ke SPBU berjalan normal. Apakah kuota setiap SPBU benar-benar mencukupi? Apakah pengiriman dilakukan secara proporsional? Atau justru ada persoalan dalam mekanisme distribusi yang belum dijelaskan kepada publik?
Bahkan beredar isu bahwa ada SPBU yang diduga harus mengeluarkan biaya tertentu agar mendapatkan pengiriman lebih cepat atau lebih banyak.
Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan kemarahan, tetapi juga tidak boleh dibiarkan menjadi rumor tanpa klarifikasi.
Sebab, jika isu tersebut tidak benar, pihak yang merasa dirugikan harus memberikan penjelasan secara terbuka. Sebaliknya, jika memang ditemukan pelanggaran dalam distribusi, maka harus ada tindakan tegas.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton yang dipaksa menerima antrean panjang tanpa pernah mengetahui apa penyebab sebenarnya.
SPBU Juga Harus Diawasi
Persoalan tidak boleh hanya diarahkan kepada Pertamina.
SPBU sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi bagian dari pengawasan.
Publik berhak mengetahui apakah BBM yang dikirim sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Apakah penyalurannya benar-benar diberikan kepada konsumen sesuai ketentuan? Apakah ada praktik yang mengutamakan pembeli tertentu? Dan apakah benar ada BBM yang berpotensi disalurkan kepada pihak-pihak yang melakukan penimbunan atau pembelian dalam jumlah tidak wajar?
Semua pertanyaan itu membutuhkan pemeriksaan, bukan sekadar tuduhan.
Jangan sampai masyarakat antre berjam-jam, sementara ada pihak tertentu yang justru mendapatkan akses lebih mudah.
Kalau itu terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar kelangkaan BBM. Itu sudah menyentuh persoalan keadilan dalam distribusi.
Penimbun Jangan Menjadi Pemenang
Di tengah kelangkaan, ada kekhawatiran lain yang juga harus diperhatikan: praktik penimbunan.
Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sementara sebagian pihak diduga mampu memperoleh BBM dalam jumlah besar, aparat dan pengawas harus turun tangan.
BBM bersubsidi bukan ruang untuk mencari keuntungan secara ilegal.
Jangan sampai masyarakat kecil harus berdiri berjam-jam di bawah panas matahari, sementara pihak yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu justru mendapatkan akses lebih besar.
Jika memang ada indikasi seperti itu, investigasi harus dilakukan secara serius.
Namun sekali lagi, dugaan tetaplah dugaan sampai ada bukti dan hasil pemeriksaan yang sah.
Jangan pula semua kesalahan langsung ditimpakan kepada SPBU. Jangan pula Pertamina langsung dituduh bermain. Yang diperlukan adalah audit dan keterbukaan.
Jangan Semua Kesalahan Dibebankan kepada Presiden
Kemarahan masyarakat akhirnya bisa merembet kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Masyarakat bisa saja merasa pemerintah hanya menaikkan harga atau mengubah kebijakan, tetapi ketika BBM dibutuhkan justru sulit diperoleh.
Namun pemerintah tidak cukup hanya menjadi sasaran kemarahan.
Pemerintah harus menjawab dengan data.
Berapa sebenarnya pasokan BBM untuk Madura? Berapa kuota masing-masing SPBU? Berapa pengiriman yang dilakukan setiap hari? Apakah terdapat pengurangan pasokan? Apa penyebabnya? Dan siapa yang bertanggung jawab jika distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Rakyat tidak membutuhkan spekulasi. Rakyat membutuhkan kepastian.
Pelaku Ekonomi Membayar Harga yang Mahal, Yang sering dilupakan adalah biaya ekonomi akibat antrean panjang.
Bagi orang yang hanya membeli BBM untuk kebutuhan pribadi, kehilangan beberapa jam mungkin terasa sebagai persoalan waktu.
Tetapi bagi pelaku ekonomi, waktunya adalah uang. Sopir kehilangan jam kerja. Pedagang terlambat mengirim barang. Pelaku usaha kehilangan waktu produksi. Nelayan dan pekerja lapangan terganggu aktivitasnya.
Jika ribuan kendaraan di Madura menghabiskan rata-rata beberapa jam hanya untuk mendapatkan BBM, berapa besar kerugian ekonomi yang sebenarnya terjadi?
Inilah yang harus dihitung pemerintah.
Jangan melihat kelangkaan hanya dari jumlah liter BBM yang tersedia. Lihat juga berapa banyak produktivitas masyarakat yang hilang akibat antrean panjang.
Pertamina dan Pemerintah Harus Membuka Kartu
Di tengah keresahan ini, Pertamina dan pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang tidak kecil. Jelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Jika persoalannya adalah keterlambatan distribusi, katakan secara terbuka. Jika persoalannya kuota, tampilkan datanya. Jika ada gangguan pengiriman, jelaskan penyebab dan solusinya. Dan jika memang ada SPBU yang melakukan pelanggaran, tindak. Begitu pula apabila ditemukan pihak yang mencoba menimbun atau membeli BBM secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan, jangan diberi ruang.
Sebaliknya, apabila semua tudingan tentang permainan distribusi ternyata tidak benar, Pertamina juga harus berani membantahnya dengan data yang dapat diverifikasi, bukan sekadar pernyataan normatif.
Jangan Biarkan Rakyat Terus Bertanya
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan hanya kelangkaan BBM. Persoalan terbesarnya adalah hilangnya kepastian. Ketika BBM sulit didapat, masyarakat bertanya.
Ketika antrean mencapai berjam-jam, masyarakat bertanya.
Ketika pelaku usaha kehilangan waktu dan pendapatan, masyarakat bertanya.
Ketika muncul isu adanya permainan distribusi, masyarakat semakin bertanya. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?
Apakah persoalannya berada pada sistem distribusi Pertamina? Apakah terdapat masalah pada kuota? Apakah ada persoalan di tingkat SPBU? Apakah ada pihak yang mengambil keuntungan dari kelangkaan? Atau memang ada perubahan kebijakan pemerintah yang belum dijelaskan secara utuh kepada masyarakat?
Semua itu harus dijawab melalui pemeriksaan dan data. Sebab BBM bukan sekadar urusan kendaraan mengisi tangki.
BBM adalah Urat Nadi Ekonomi Masyarakat
Maka jangan biarkan rakyat Madura terus menjadi korban antrean, sementara penyebab kelangkaannya justru menjadi teka-teki. Jika tidak ada permainan, buktikan dengan transparansi. Jika ada pelanggaran, ungkap dan tindak. Dan jika masalahnya memang sekadar distribusi, perbaiki secepatnya. Satu hal yang pasti: rakyat tidak seharusnya membayar mahal hanya karena buruknya tata kelola distribusi BBM.
Oleh: Cak Ma’el
Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Wilayah Pamekasan
