Ekspos.id, Malang — Pemerintah Kabupaten Malang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Malang Tahun 2025 dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur No. 3, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin (15/12/2025).
Workshop tersebut dihadiri oleh Anggota DPR RI Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., politisi Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V (Malang Raya) yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAKP) DPR RI periode 2024–2029. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Nurcahyo, S.Sos., M.Si., serta para kepala desa se-Kabupaten Malang.
Saat diwawancarai media Kabar Pojok Indonesia, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Workshop, Putu Yudi Tenaya, A.K., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mempertemukan seluruh aparatur desa agar mampu mengelola dana desa secara akuntabel dan transparan.
“Workshop ini menjadi ruang bersama bagi aparatur desa untuk memahami dan menerapkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Apalagi saat ini terdapat berbagai regulasi dan program baru dari pemerintah pusat, seperti KDMP dan MBG, yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional dan harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Putu Yudi Tenaya, forum ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, para peserta diberikan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik antar desa dalam mengelola dana desa.
“Di sini para kepala desa bisa saling sharing, bertukar success story, dan belajar satu sama lain. Tujuannya agar pengelolaan dana desa semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan, kegiatan ini juga berfungsi untuk meng-update regulasi terbaru guna mendukung percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional sebagaimana arahan Presiden, khususnya dalam membangun ekonomi desa agar semakin kuat dan berkelanjutan.
“Program seperti KDMP sangat baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Harapannya, ekonomi desa semakin maju sehingga cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran benar-benar terwujud,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Malang, Nurcahyo, SH, M.Hum menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya workshop ini di Kabupaten Malang. Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat sasaran bagi peningkatan kapasitas aparatur desa.
“Pemerintah Kabupaten Malang sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dengan workshop ini, aparatur desa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan desa yang benar dan sesuai aturan,” ujarnya.
Nurcahyo berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jangkauan yang lebih luas. Ia optimistis, melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Malang akan semakin baik dan terhindar dari berbagai permasalahan.
“Harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan dalam pengelolaan dana desa. Semua desa di Kabupaten Malang mampu mengelola keuangannya secara profesional demi kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Nng)