Ekspos.id, Pamekasan – Aksi damai para Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Arlan di depan Kantor Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berubah menjadi kericuhan setelah salah satu oknum pejabat Pemkab diduga memukul orator aksi. Senin (27/10/2025).
Peristiwa memanas itu terjadi saat orator tengah berorasi menyuarakan tuntutan para PKL agar pemerintah daerah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang hingga kini belum mendapat kepastian tempat berjualan.
Food Clony yang di janjikan akan dibeeikan tenda dan pasilitas lainnya itu semua hanya janji manis pemerintah, sedanglan Eks PJKA langsung di berikan bantuan berupa rombong dan tenda, para pendomo mempertanyakan? Apakah di Eks PJKA karena ada pihak ke tiga yang mengatur sehingga Pemerintah lebih mengutamakan. Pemerintah takut kepada pihak ke tiga, di indikasikan pemegang kekuasaan adala nangningnung.
Menurut sejumlah saksi di lapangan, suasana semula berjalan tertib. Namun ketegangan meningkat ketika orator menyinggung kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada nasib PKL. Salah satu pejabat yang hadir di lokasi terlihat tersinggung dan mendekati panggung orasi sebelum akhirnya melayangkan bogem mentah ke arah orator.
“Awalnya cuma adu mulut, tapi tiba-tiba pejabat itu langsung menonjok orator. Padahal kami aksi damai, hanya ingin didengar,” ungkap faisol, salah satu orator aksi, dengan nada lantang penuh kekecewaan.
Aksi spontan tersebut memicu kemarahan massa. Sejumlah PKL langsung bereaksi dan mencoba melindungi orator mereka, hingga suasana menjadi tegang dan alot saling pukul. Aparat keamanan yang berjaga di lokasi dengan sigap melerai kericuhan agar tidak semakin meluas.
Aksi PKL eks Arlan ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan penataan pedagang yang dinilai tidak memberikan solusi nyata. Mereka menuntut agar pemerintah menyediakan tempat usaha yang layak dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan kesejahteraan keluarga kecil mereka yang bergantung pada aktivitas berdagang harian.
“Yang kami minta hanya keadilan dan kesempatan hidup layak. Kami bukan musuh pemerintah, kami rakyat kecil yang ingin diperhatikan,” jelasnya.
Peristiwa pemukulan ini menambah panjang daftar ketegangan antara pedagang dan pemerintah daerah dalam upaya penataan kawasan kota. Publik kini menanti sikap tegas Bupati Pamekasan terhadap tindakan tak pantas yang dilakukan bawahannya, ucapnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Dr. KH. Kholilurrahman, meminta kepada para PKL agar mengadakan rembuk ulang dengan beberapa perwakilan dari PKL, dan atur regulasi kapan bisa buka untuk para PKL di Arek Lancor.
Bupati mengajak perwakilan PKL untuk berdialog di dalam kantor bupati. Namun sebagian besar pedagang menolak sebelum ada jaminan bahwa tuntutan mereka akan direspons dengan nyata.
“Kami memberikan peluang kepada para PKL untuk berjuan di Depan Pendopo Agung Ronhgosukowati dan Arlan setiap hari Sabtu dan Minggu, kalau selain hari itu maka itu melanggar aturan perda dan perbup.” Ucap Bupati Pamekasan. (fiqi/lidi)