Ekspos,id. Pamekasan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (7/9/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan, bersama sejumlah kepala dinas dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, dan diikuti sebanyak 31 anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Kehadiran para wakil rakyat tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan serta penetapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
.
Agenda tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi bentuk transparansi pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat terkait penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pamekasan membahas hasil pelaksanaan APBD 2025, termasuk realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
Kehadiran Bupati Pamekasan bersama jajaran kepala dinas menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti proses evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah secara terbuka melalui forum resmi DPRD.
Sementara itu, DPRD sebagai lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah. Berbagai hasil pembahasan dan catatan terhadap pelaksanaan APBD menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan pada tahun anggaran berikutnya.
Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 juga diharapkan tidak berhenti sebagai proses administratif semata. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program pembangunan.
Setiap organisasi perangkat daerah juga dituntut untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, belanja daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam konteks pembangunan Kabupaten Pamekasan, pengelolaan APBD memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga peningkatan perekonomian daerah.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus menjadi momentum evaluasi bersama agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan hadirnya 31 anggota DPRD, Bupati Pamekasan, serta sejumlah kepala dinas, rapat paripurna tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pamekasan pada Senin, 7 September 2026. (Nwg)
