Ekspos.id, Pamekasan, — Kepulauan Raas kembali bergolak. Forum Pemuda Raas (FPR) bersama masyarakat Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep, melayangkan protes keras atas pelayanan listrik yang dinilai tidak adil dan merugikan warga. Mereka menuntut tanggung jawab serius dari PT PLN (Persero) melalui kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan. Rabu, (03/03/2026).
Menurut Korlap Aksi Forum Pemuda Raas Kurdiansyah, pemadaman listrik di wilayah kepulauan kerap terjadi tanpa pemberitahuan yang jelas. Bahkan, dalam beberapa kejadian, listrik bisa padam hingga 24 jam penuh. Sekarang lagi bulan puasa penuh dengan semua kebutuhan. Kndisi ini disebut sangat merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, nelayan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Kami ini juga warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan listrik yang sama. Jangan karena kami di kepulauan, pelayanan seperti dianaktirikan,” tegas kurdiansyah.
Dampak Nyata Bagi Masyarakat Warga mengaku aktivitas ekonomi lumpuh saat listrik padam berjam-jam. Es batu untuk kebutuhan nelayan mencair, bahan makanan rusak, hingga jaringan komunikasi terganggu.
“Kalau mati lampu sampai seharian, kami mau kerja apa? Mau simpan ikan bagaimana? Ini bukan sekali dua kali, tapi sudah sering,” ujarnya.
Kami mahasiswa Raas yang sedang menempuh pendidikan di Madura daratan turut menyuarakan aspirasi tersebut. Mereka mendatangi kantor PLN UP3 Madura di Pamekasan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi listrik ke Kepulauan Raas.
Tuntutan Tegas
Forum Pemuda Raas dan masyarakat menyampaikan beberapa tuntutan:
Transparansi jadwal pemadaman listrik.
Perbaikan infrastruktur kelistrikan di Kepulauan Raas.
Jaminan keadilan pelayanan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Komitmen resmi dari PLN untuk meminimalisir pemadaman berkepanjangan.
Mereka menegaskan, jika tuntutan tidak segera direspons, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan digelar.
Harapan untuk Keadilan Energi
Sebagai bagian dari Kabupaten Sumenep, masyarakat Kepulauan Raas berharap tidak lagi diperlakukan sebagai wilayah pinggiran dalam urusan pelayanan dasar. Listrik bukan sekadar penerangan, tetapi urat nadi ekonomi dan pendidikan.
Kini, publik menanti langkah konkret dari PLN. Apakah jeritan warga kepulauan akan didengar, ataukah kembali tenggelam di tengah gemuruh janji pemerataan pembangunan. (fiqi)