MBG untuk Siswa, yang Demo SPPG. Sebenarnya Siapa yang Lapar

Oleh: Nawang Wulan
Divisi Pengamat Kebijakan Publik dan Riset KJJT (Komunitas Jurnalis Jawa Timur) Wilayah Pamekasan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan narasi yang mulia: memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang layak demi mendukung tumbuh kembang dan kualitas pendidikan. Sasaran program ini jelas, yakni siswa, bukan pengelola dapur, bukan penyedia jasa, dan bukan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari rantai pelaksanaannya.

Namun, belakangan publik disuguhkan pemandangan yang menggelitik nalar. Yang turun ke jalan menuntut program tetap berjalan bukan para siswa, bukan orang tua murid yang khawatir anaknya kelaparan, melainkan sebagian pengelola SPPG dan pihak-pihak yang bergantung pada operasional MBG.

Pertanyaannya sederhana, tetapi mengusik: siapa sebenarnya yang sedang lapar? Siswa, atau sistem yang telah bergantung pada anggaran negara?

Jika alasan utama mempertahankan MBG adalah demi menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kelaparan, seharusnya suara yang paling lantang datang dari siswa dan wali murid. Faktanya, yang terlihat justru demonstrasi dari pihak yang menjalankan program.

Lebih mengherankan lagi, di sejumlah tempat muncul informasi bahwa siswa tetap diminta mengambil paket MBG meskipun sekolah sedang libur. Bila benar demikian, publik tentu berhak bertanya: apakah orientasi program masih berpusat pada kebutuhan pendidikan dan gizi anak, atau mulai bergeser menjadi sekadar memastikan dapur tetap beroperasi?

Negara tentu wajib memenuhi hak gizi anak. Namun, negara juga wajib memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan bebas dari kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

Program publik tidak boleh berubah menjadi proyek yang harus dipertahankan hanya karena ada mata pencaharian yang bergantung di dalamnya. Bila keberlangsungan program lebih banyak diperjuangkan oleh pelaksana dibanding penerima manfaat, maka evaluasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Pemerintah tidak boleh anti terhadap kritik. Justru kritik merupakan alarm agar kebijakan tetap berada di jalur yang benar. Keberhasilan MBG tidak diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari bukti nyata bahwa gizi anak meningkat, kesehatan membaik, dan prestasi belajar berkembang.

Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap MBG harus dilakukan secara terbuka dan berbasis data. Publik berhak mengetahui apakah tujuan utama program benar-benar tercapai, atau justru mulai tertutup oleh kepentingan lain yang ikut tumbuh di sekelilingnya.

Pada akhirnya, pertanyaan itu tetap menggantung dan layak dijawab oleh pemerintah:

Apakah MBG masih sepenuhnya tentang siswa, atau sudah bergeser menjadi tentang mempertahankan sebuah sistem?

Jika yang paling khawatir ketika program terancam berhenti adalah para pengelolanya, sementara siswa tetap dapat belajar dan beraktivitas seperti biasa, maka wajar apabila masyarakat bertanya: yang sebenarnya lapar itu siapa?