Menteri PKP Maruarar Bersama Pengusaha Property Malang Raya REI Pastikan Program Perumahan Bersih dan Tepat Sasaran

Ekspos.id, Kota Malang || – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan program perumahan yang bersih, transparan, dan tepat sasaran. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di SMAN 6 Kota Malang serta berdialog dengan masyarakat di sejumlah kawasan permukiman, Jumat (3/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah juga memastikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dilaksanakan secara akuntabel.

“Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan. Program BSPS harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat ikut mengawasi agar pelaksanaannya berlangsung transparan dan tepat sasaran,” tegas Maruarar.

Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan memperluas akses KUR bagi pelaku UMKM.

Menurut Maruarar, kemudahan memperoleh pembiayaan usaha menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin seluruh program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ketika UMKM berkembang, ekonomi daerah ikut tumbuh, kesempatan kerja semakin luas, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena itu, seluruh program Presiden akan terus kami kawal agar tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan REI Yudhi Pradito , PT Brawijaya Adigraha,  menyampaikan sejumlah masukan terkait pengembangan sektor perumahan nasional. Ia berharap pemerintah tidak hanya memperkuat program FLPP dan perumahan komersial, tetapi juga memberikan dukungan lebih besar terhadap penyediaan rumah murah yang layak melalui insentif perizinan serta skema pembiayaan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Yudhi juga mengusulkan evaluasi terhadap spesifikasi teknis rumah subsidi agar kualitas bangunan tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian usaha bagi para pengembang. Di sisi lain, ia menilai regulasi mengenai perizinan dan penataan kawasan permukiman perlu terus disempurnakan untuk menciptakan pembangunan perumahan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Masukan tersebut mendapat perhatian positif sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan penyediaan hunian yang berkualitas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (Nng)