Divisi Pemantau Kebikakan Publik dan Riset Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Wilayah Pamekasan
Di sudut-sudut kota dan pinggiran desa, wajah Pamekasan berubah cepat. Perumahan, rumah kosan tumbuh bak jamur di musim hujan. Gudang dan pabrik rokok berdiri berderet dengan kemegahannya. Toko modern merangsek hingga ke kecamatan. Kafe-kafe estetik penuh anak muda setiap malam. Lampu kota makin terang, lalu lintas makin padat. Secara kasat mata, geliat ekonomi terasa nyata.
Pertumbuhan fisik tidak otomatis berarti pertumbuhan fiskal. Banyak bangunan berdiri, tetapi belum tentu semuanya tercatat optimal dalam basis pajak daerah. Ada beberapa kemungkinan yang patut dikritisi secara terbuka.
Bupati tutup mata seakan tak berdosa menjadi pemimpin hampir satu tahun, amanah luntur oleh tekanan politik dan penguasa lokal, Profesionalitas ASN luntur oleh tumpukan uang, keadilan tak sejalan dengan pamekasan kota gerbang salam, semoga pemerintah tegas dalam menjalankan amanah kedepan.
Banyak Dinas yang harus di evaluasi, mulai dari Perizinan dan retribusi yang bocor atau tak maksimal. Jika pembangunan perumahan dan gudang tak diikuti optimalisasi IMB/PBG, pajak reklame, pajak parkir, hingga pajak penerangan jalan, maka potensi PAD menguap begitu saja.
Banyak berita yang viral tentang Pabrik rokok kian hari kian menjamur, tetapi cukai adalah kewenangan pusat. Daerah hanya mendapat dana bagi hasil tertentu. Jika kontribusi lokal tak diperkuat lewat pajak daerah dan retribusi yang sah, daerah tetap jadi “penonton” di rumah sendiri.
Ekonomi bergerak, tetapi tidak tercatat.
Toko modern dan kafe ramai, tetapi apakah pelaporan pajaknya akurat? Apakah pengawasan berjalan efektif? Tanpa sistem digital dan pengawasan ketat, potensi pajak restoran dan hiburan bisa jauh dari angka riil.
Insentif berlebihan tanpa kalkulasi.
Jika investor diberi banyak kemudahan tanpa skema kontribusi jangka panjang yang jelas, daerah bisa kehilangan momentum meningkatkan PAD.
Sangat ironi sekali dan tak bisa ditutup-tutupi: Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tetap kecil, bahkan menurun dari Rp. 312,22 miliar tahun 2024 dan Rp. 267,70 miliar tahun 2025.
Ketika laporan keuangan daerah dibuka, yang terlihat justru angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak kunjung melonjak bahkan cenderung melemah.
Inilah paradoks yang kini menjadi perbincangan: mengapa geliat industri tidak berbanding lurus dengan kekuatan fiskal daerah?
Ribuan buruh terserap. Dari ibu-ibu rumah tangga hingga pemuda desa yang dulu menganggur, kini punya penghasilan tetap. Tangan-tangan yang dulu kosong, kini sibuk memilah, menggiling, dan mengemas. Upah mungkin tak selalu besar, tetapi cukup untuk menyambung hidup, menyekolahkan anak, dan menggerakkan dapur tetap mengepul.
Perputaran uang terasa hingga ke warung kopi, pasar tradisional, jasa angkutan, bahkan kontrakan sederhana di sekitar pabrik. Satu pabrik hidup, puluhan usaha kecil ikut bernapas. Inilah efek pertumbuhan ekonomi rakyat yang kerap luput dari narasi besar.
Di balik itu semua, tembakau bukan sekadar komoditas. Ia adalah nadi ekonomi Madura. Petani menanam dengan harap-harap cemas. Gudang membeli. Pabrik mengolah. Distributor menyalurkan. Rantai ini panjang—dan setiap mata rantai menyimpan cerita tentang penghidupan.
Namun, di tengah pertumbuhan itu, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Regulasi yang berubah-ubah, pembatasan produksi, tekanan cukai, hingga stigma sosial terhadap industri ini, sering kali menghantam pelaku usaha lokal lebih keras daripada korporasi besar. Padahal, yang berdiri di sini kebanyakan adalah pengusaha daerah yang bertaruh modal dan masa depan di tanah sendiri.
Pertanyaannya sederhana tapi menyengat. Jika industri rokok berkembang, tenaga kerja terserap, ekonomi bergerak mengapa kas daerah justru melemah? Ada apa dengan Kabupaten Pamekasan?
PAD Tak Sejalan dengan Denyut Industri
Secara logika ekonomi, ketika sektor unggulan tumbuh, pendapatan daerah mestinya ikut terdongkrak. Pajak daerah, retribusi, izin usaha, hingga efek perkembangan ekonomi seharusnya memperkuat fiskal daerah.
Pertama, struktur fiskal industri rokok memang lebih banyak ditarik ke pusat melalui cukai. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan besar atas instrumen tersebut. Akibatnya, denyut ekonomi lokal tidak otomatis terkonversi menjadi PAD maksimal.
Kedua, potensi pajak dan retribusi daerah bisa jadi belum tergarap optimal. Pengawasan, pendataan, dan tata kelola perizinan mungkin masih menyisakan celah. Pertumbuhan fisik industri tidak selalu identik dengan optimalisasi kontribusi fiskal.
Ketiga, efek pertumbuhan ekonomi memang terasa di tingkat masyarakat warung, transportasi, kos-kosan, namun tidak semuanya tercatat sebagai sumber PAD yang signifikan. Ekonomi rakyat bergerak cepat, sementara sistem administrasi daerah sering berjalan lebih lambat.
Di sinilah tantangan pemerintah daerah diuji. Jika industri rokok menjadi tulang punggung ekonomi lokal, maka strategi fiskal harus adaptif dan kreatif. Bukan sekadar menunggu transfer pusat, bukan memotong dana Desa dab PPPK yang sekarat tetapi merancang skema yang adil dan legal untuk memperkuat PAD tanpa mematikan usaha.
Publik tidak menuntut keajaiban. Mereka hanya ingin konsistensi logika, jika industri tumbuh, daerah juga harus tumbuh. Jika cerobong mengepul, kas daerah tak boleh stagnan.
PAD bukan sekadar angka di laporan keuangan. Ia adalah kemampuan daerah membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jika denyut industri kuat tetapi fiskal daerah lemah, berarti ada pekerjaan rumah yang belum selesai.
PAD Stagnan Bahkan Cenderung Turun
Di sisi lain, tata kelola fiskal daerah juga menjadi faktor kunci. Apakah semua potensi pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, hingga retribusi perizinan sudah tergarap maksimal? Apakah pendataan usaha sudah akurat dan transparan? Pertumbuhan industri tak akan berdampak besar pada PAD jika administrasi dan pengawasan lemah apalagi ada ke bocoran.
Ada pula persoalan klasik: ekonomi rakyat bergerak cepat, sistem birokrasi sering tertinggal. Warung ramai, kontrakan penuh, transportasi hidup, namun tidak semuanya masuk dalam radar optimalisasi pendapatan daerah.
Di sinilah publik berhak bertanya: jika industri tumbuh pesat, mengapa fiskal daerah masih terasa sempit?
PAD bukan sekadar angka statistik. Ia menentukan kemampuan membangun jalan desa, memperbaiki sekolah, memperkuat layanan kesehatan, dan mendukung kesejahteraan sosial. Jika denyut industri kuat tetapi kas daerah belum maksimal, berarti ada celah kebijakan yang perlu dibenahi.
Momentum pertumbuhan industri rokok seharusnya menjadi peluang strategis. Bukan hanya untuk menyerap tenaga kerja, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu inovatif tanpa mematikan usaha, tanpa membebani rakyat kecil, tetapi tetap tegas dalam optimalisasi potensi.
Ini bukan sekadar angka di laporan. Ini soal kemampuan daerah membiayai pembangunan:
– Infrastruktur desa
– Pendidikan dan kesehatan
– Dukungan UMKM
– Insentif bagi petani tembakau
Jika PAD Melemah, Ruang Gerak Pemerintah Daerah Menyempit
PAD adalah napas kemandirian daerah. Ia menjadi sumber pembiayaan pembangunan tanpa harus selalu bergantung pada transfer pusat. Jalan desa, perbaikan sekolah, layanan kesehatan, hingga program pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh seberapa kuat kas daerah berdiri di atas kaki sendiri.
Jika PAD stagnan atau bahkan melemah, konsekuensinya jelas. Program dipangkas. Infrastruktur ditunda. Bantuan sosial diperketat.
Pemerintah daerah terpaksa lebih banyak berhitung daripada bergerak.
Situasi ini menjadi kontras ketika di sisi lain sektor industri tumbuh, tenaga kerja terserap, dan perputaran uang meningkat. Secara logika publik, geliat ekonomi seharusnya berbanding lurus dengan kekuatan fiskal daerah. Namun realitas tidak selalu demikian.
Ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat membuat daerah rentan. Ketika kebijakan pusat berubah atau alokasi dikurangi, daerah langsung terdampak. Tanpa PAD yang kuat sebagai bantalan, APBD mudah goyah.
Inilah mengapa optimalisasi PAD bukan sekadar isu teknis keuangan, tetapi soal strategi keberlanjutan. Pemerintah daerah dituntut kreatif dan tegas: memperluas basis pajak tanpa membebani rakyat kecil, memperbaiki sistem pendataan, menutup celah kebocoran, serta memastikan setiap potensi pendapatan tergarap secara legal dan transparan.
Ruang gerak yang sempit bukan hanya membatasi pemerintah, tetapi juga membatasi harapan masyarakat. Ketika fiskal lemah, pembangunan melambat. Ketika pembangunan melambat, kepercayaan publik ikut tergerus.
Pertanyaan Kritis yang Tak Boleh Dihindari
1. Apakah potensi pajak dan retribusi dari industri rokok sudah tergarap maksimal?
2. Apakah pajak bumi dan bangunan gudang rokok serta toko modern hingga cafe-cafe sudah terserap secara optimal?
3. Apakah ada kebocoran, lemahnya pengawasan, atau tata kelola yang belum stabil?
4. Apakah regulasi pusat membuat daerah tak mendapat porsi adil dari perputaran cukai?
5. Ataukah pemerintah daerah belum punya strategi fiskal yang tajam dan progresif?
Kita tidak sedang menuduh. Kita sedang bertanya. Tapi pertanyaan ini wajib dijawab dengan transparan oleh Pemerintah.
Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Retorika Janji Politik Belaka
Buruh rokok bekerja dari pagi hingga sore. Petani tembakau bertaruh dengan cuaca dan harga pasar. Pengusaha lokal berjuang menghadapi regulasi cukai yang ketat. Semua bergerak dalam satu ekosistem ekonomi yang nyata.
Namun ketika PAD tak mencerminkan geliat itu, publik wajar curiga:
Apakah pemerintah daerah benar-benar mampu mengelola momentum industri ini?
Jangan sampai Pamekasan hanya menjadi ladang produksi, sementara nilai tambah fiskalnya menguap entah ke mana.
Saatnya Audit Kinerja dan Strategi
Pemerintah daerah harus berani:
– Membuka data PAD secara detail ke publik
– Menjelaskan tren penurunan 2024–2025
– Menyusun roadmap optimalisasi pendapatan daerah
– Memperjuangkan porsi fiskal yang lebih adil dari pusat
Jika industri rokok menjadi tulang punggung ekonomi lokal, maka kebijakan fiskal juga harus berpihak pada kekuatan lokal.
Jangan Biarkan Asap Hanya Menguntungkan Segelintir orang di
Pamekasan yang hanya memamfaatkan potensi. Tenaga kerja ada. Komoditas unggulan ada. Industri berkembang tapi keadaan tetap liar.
Yang belum terlihat kuat adalah kedaulatan fiskal daerah
Jika pengangguran menurun dan kesejahteraan rakyat mulai bergerak, maka PAD seharusnya ikut menguat. Bila tidak, ada yang perlu dibenahi secara serius diaman letak kebocoran.
Karena pada akhirnya, rakyat berhak tahu:
– Mengapa pabrik rokok makin banyak, tapi kas daerah tetap “kerdil”?
– Mengapa Toko modern semakin pesat tetapi kas daerah nehil?
– Cafe dan Restoran semakin merajalela PAD semakin sempit?
– Ini bukan sekadar kritik. Ini alarm bagi masa depan Pamekasan.