Ekspos.id, Sampang — Aktivis Desa Batuporo Barat, Sampang, menuding adanya ketidakjelasan dan ketimpangan dalam pendistribusian bantuan beras program Ketahanan Pangan Kemenko PMK. Dugaan manipulasi data mengemuka setelah pergantian pemangku kebijakan desa.
H. Andre Effendy (39), aktivis Komunitas Gasken Pull, melontarkan kritik pedas. Dalam komentarnya di sebuah kafe di Kelurahan Dalpenang, Sabtu (19/4/2025), ia membeberkan ketidakkonsistenan data penerima bantuan beras 10 kg per bulan itu.
“Sejak Januari hingga Juni 2023, distribusi melalui apel dusun tidak transparan. Jumlahnya tak sesuai dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” tegas Andre, pemuda desa Batuporo Barat.
Menurut Andre, data resmi menunjukkan ada 1.113 KPM di Batuporo Barat. Namun, saat pemangku kebijakan baru mengambil alih pertengahan 2024, distribusi beras tiba-tiba sesuai data. “Artinya, sebelumnya ada yang tidak beres,” ujarnya.
Investigasi lapangan memperkuat kecurigaan ini. Sejumlah warga dan perangkat dusun mengaku bingung. Seorang sumber di salah satu Dusun mengungkapkan, di era pemangku lama, penerima hanya 120 KPM. Namun, di bawah kepemimpinan baru, jumlahnya melonjak jadi 178 KPM.
“Di dusun lain, banyak yang tak ingat atau tak tahu persis,” kata Andre.
Masalah lain muncul dari surat undangan distribusi yang dikembalikan karena “ketidaksesuaian identitas” atau penerima yang sudah meninggal.
“Per dusun, surat yang dikembalikan tak sampai 10 KPM. Tapi, apakah berasnya tetap disalurkan atau malah dikembalikan?” tanya Andre.
Ia menduga ada potensi penyelewengan. Dalam waktu dekat, ia berencana mengaudiensi PT Pos Unit Sampang dan mengumpulkan data KPM yang namanya tercatat tapi tak menerima bantuan.
Pj Kepala Desa Batuporo Barat, ketika dikonfirmasi Sabtu (19/4/25), bersikukuh bahwa data resmi KPM berjumlah 1.113. Namun, ia tak menjelaskan mengapa terjadi perbedaan signifikan antara distribusi era lama dan baru.
Program bantuan beras ini merupakan inisiatif Kemenko PMK berbasis data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Tujuannya mulia: memastikan warga miskin ekstrem dapat beras 10 kg per bulan.
Tapi, jika distribusinya tak transparan, justru yang miskin semakin terpinggirkan.
Pertanyaan Kritis:
1. Kemana larinya beras untuk KPM yang suratnya ‘hilang’?
2. Mengapa data penerima berubah drastis setelah pergantian pemangku kebijakan?
3. Apakah ada oknum yang mengambil keuntungan dari ketidakjelasan ini?
Pemerintah desa dan pihak terkait harus segera membuka data secara terbuka. Warga berhak tahu: siapa yang seharusnya dapat, dan siapa yang justru dirugikan. (Elly)