Rapat Paripurna DPRD Kab.Sampang Penyampaian Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

Ekspos.id, Sampang – Rapat paripurna untuk bahas tetang ( Banmus) badan musyawarah DPRD Kabupaten Sampang yang di hadiri oleh Wakil Bupati Sampang H.Abdullah Hidayat, dan di pimpin langsung Ketua DPRD Sampang Fadol, yang di dampingi Wakil DPRD Sampang, Sekretaris DPRD Sampang, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Sampang dan seluruh jajaran Forkopimda Sampang dan Kepala OPD Kabupaten Sampang. Yang dilaksakan ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sampang, Rabu (15/6/2022)

Dalam rapat paripurna kali ini dari 45 anggota DPRD yang hadir sebanyak 26 orang, tidak hadir 19 orang ( dengan keterangan tugas dan ijin)

Sementara Ketua DPRD Fadol dalam rapat paripurna menyampaikan bahwa, pada tgl (13/06/2022) badan musyawarah ( Banmus) DPRD Kabupaten Sampang telah mengadakan rapat dengan TAPD Kabupaten Sampang guna membahas tentang :

  1. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sampang thn.2021.
  2. Surat dari bupati sampang tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021,” Ucap Fadol, Rabu (15/6/2022).

Dan dalam hasil rapat badan musyawarah ( Banmus) yang telah disepakati bersama, tersusunlah acara sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Banmus yaitu, k Dedi Dores S.H.
Selanjutnya sehubungan dengan akan dilaksanakannya pembahasan LHP BPK RI TA 2021 maka perlu dibentuk Panitia Kerja ( PANJA) LHP BPK RI TA 2021 dimana anggotanya berasal dari fraksi- fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sampang,” jelasnya

Sementara, Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat menyampaikan nota Penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021.

“Sesuai amanah UU nomor 23 pasal 320 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ucapnya.

Abdullah Hidayat menyebutkan, pada Jumat 13 Mei 2022, bertempat di kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur, Bupati Sampang bersama Ketua DPRD menerima LHP BPK-RI atas laporan keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Artinya secara umum pemerintah kabupaten Sampang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,” jelasnya. (Elly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *