Mat Rosit : Pontianak
Prodi Pendidikan Agama Islam lAI Al-Khairat
Dalam perihal pembangunan berkelanjutan di negara, yang terbuka keuangannya yang menjadi objeck dasar penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan integrasi sosial.
Sehingga dalam dinamika ekonomi yang semakin kompleks, transparansi keuangan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan utama bagi setiap pelaku usaha. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas, keterbukaan laporan keuangan menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan, mempererat hubungan sosial, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan rakyat secara lebih luas.
Apabila warga negara mendapatkan akses tentang informasi mengenai pengelolaan dana publik-baik dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, atau organisasi” sosial-ini akan menciptakan hubungan sosial yang lebih baik yang didasarkan pada kepercayaan, akuntabilitas, dan partisipasi bersama.
Maka transparansi keuangan bukan hanya soal mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi lebih dari itu, sebuah komitmen moral untuk menunjukkan bahwa usaha dijalankan dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketika pelaku usaha membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui alur keuangan secara jelas, maka kecurigaan publik dapat ditepis, dan kepercayaan konsumen maupun mitra usaha meningkat. Dalam konteks usaha berbasis komunitas, seperti koperasi, UKM desa, hingga lembaga pengelola dana publik, keterbukaan ini menjadi pondasi penting dalam menjaga harmoni sosial.
Penting sekali hubungan sosial akan jauh lebih kuat ketika masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan. Transparansi memberikan pesan bahwa tidak ada yang ditutupi, tidak ada ruang gelap bagi penyimpangan, serta tidak ada elit ekonomi yang bermain di belakang layar. Kejujuran ini menciptakan iklim sosial yang sehat, di mana masyarakat tak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan ekonomi. Keterbukaan yang konsisten mendorong partisipasi, mengurangi konflik internal, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap aktivitas usaha yang sedang berjalan.
Keterbukaan keuangan bukan hanya sebatas penyampaian data anggaran saja, melainkan juga tentang kejelasan proses, pemantauan publik, dan tanggung jawab sosial terhadap setiap kebijakan fiskal yang ditetapkan.
Pemerintah yang memberikan luang informasi menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan ekonomi. Hal ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap pembangunan dan meningkatkan solidaritas sosial diantara berbagai lapisan masyarakat.
Lebih jauh lagi, transparansi keuangan terbukti memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan. Dengan pengelolaan yang akuntabel, peluang penyelewengan berkurang drastis, sehingga keuntungan usaha dapat kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan, dividen, program pemberdayaan, maupun peningkatan ekonomi lokal. Kesejahteraan rakyat tidak hanya lahir dari besarnya pendapatan usaha, tetapi juga dari kepercayaan sosial yang mengiringinya.
Namun, tantangan juga tidak sedikit. Masih banyak pelaku usaha yang menganggap keterbukaan keuangan sebagai ancaman, bukan kesempatan. Pola pikir lama yang cenderung menutup data keuangan menjadi penghambat kemajuan. Padahal, di era digital saat ini, keterbukaan justru menjadi modal penting untuk menarik investasi, memperluas pasar, dan menciptakan reputasi usaha yang lebih sehat.
Di sebuah komunitas yang transparan seperti ini, integrasi sosial tidak hanya berasal dari persamaan etnis atau agama, tetapi dari rasa keadilan dan keyakinan bahwa sumber daya yang dimiliki dikelola untuk kebaikan bersama. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pajak yang mereka bayarkan diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang merata, maka kepercayaan terhadap negara yang adil akan tumbuh. Rasa kepercaya ini menjadi pengikat bagi sosial di tengah perbedaan yang ada.
Sebaliknya, jika pengelolaan keuangan disembunyikan, kecurigaan dan ketidak puasan menyababkan munculnya keraguang, yang dapat menyebabkan pemisahan sosial. Praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran menjadi penghalang yang merusak moral publik serta menahan kemajuan bersama. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik ini seharusnya menjadi bagian dari budaya dan sistem, bukan hanya formalitas administratif semata.
Penerapan prinsip pemerintahan yang terbuka dan tata kelola yang baik seperti ini perlu ditingkatkan melalui sistem digital yang memungkinkan warga untuk mengakses laporan keuangan negara secara mudah dan langsung. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, media, serta masyarakat sipil (sivil society) adalah kunci dalam mempertahankan keutuhan keuangan publik.
Sudah saatnya pelaku usaha “baik kecil maupun besar” berani mengambil langkah tegas: membangun sistem pencatatan keuangan yang rapi, melaporkan arus kas secara berkala, serta membuka informasi penting kepada para pemangku kepentingan. Transparansi bukan sekadar tuntutan regulasi, tetapi juga strategi sosial-ekonomi jangka panjang.
Jika keterbukaan keuangan diterapkan secara konsisten, bukan tidak mungkin hubungan sosial di tingkat lokal maupun nasional akan semakin harmonis. Dalam jangka panjang, praktik ini akan memperkuat stabilitas ekonomi, mengurangi potensi konflik, dan menghadirkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
Transparansi keuangan usaha adalah cermin integritas. Dari integritas itulah kepercayaan lahir, kekuatan sosial tumbuh, dan kesejahteraan rakyat terbentuk. Sebuah langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi masa depan bangsa.
Pada akhirnya, keterbukaan keuangan bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebuah nilai sosial dan moral yang memperkuat integrasi bangsanya. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat merasa dihargai, dipercaya, dan terlibat. Dari sinilah kesejahteraan masyarakat mulai dicapai secara berkelanjutan karena tumbuh dari saling percaya dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber daya negara.