Ekspos.id, Sampang – Tidak ada kejelasan dari pemerintah perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Kabupaten Sampang (FGHNLPGKS) Madura, Jawa Timur datangi lagi ke gedung DPRD, untuk minta penjelasanya, Senin (11/07/2022).
Sebelumya ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Kabupaten Sampang (FGHNLPGKS) telah lakukan audensi ke DPRD Kab.Sampang. karena tidak ada kejelasan hari ini datang lagi untuk mengklarifikasi kejelasan tuntutanya.
ErnaYati Guru Honorer SDN Tamberuh Timur Kec.Sokobenah, Kab.Sampang, menyatakan bahwa kedatang kami ke DPRD Kab.Sampang yang di terima langsung oleh Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) serta Dinas Pendidikan, untuk mewakili teman guru Honorer, untuk menuntut hak kami agar para guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Kabupaten Sampang, yang ada di Kabupaten Sanpang di angkat menjadi P3K. Karena pemerintah Kabupaten Sampang telah mempunyai anggaran yang cukup untuk menggaji para guru Honorer tersebut,” ucap ErnaYati, Senin (11/07/2022).
Ia menjelaskan bahwa dalam laporan yang didapat dari pemerintah pusat kita mendapat kucuran anggaran sekitar 33,9M lebih untuk dibelanjakan ke pada para yang masuk ke P3K. Karena pada tahun 2021 telah di laksanakan seleksi P3K, dengan 371 yang sudah di laksanakan tinggal sisa 2.084 yang masih formasi yang masih belum di ajukan,” jelasnya.
“Kami berharap pemerintah laksanakan undang-undang, karena hasil laporan, pemerintah daerah sudah di trasfer oleh pemerintah pusat . Dan itu sudah jelas dalam aturanya bahwa uang itu jangan di belanjakan yang lain, itu khusus untuk PPPK Guru Honorer. Maka dari itu bisa tidak Pemerintah Daerah mengeluarkan anggaran itu untuk ngasih gaji ke pada para PPPK Guru Honorer,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan menyampaikan bahwa kedatangan para Guru Honorer ke DPRD meminta agar semua temanya di ajukan masuk menjadi PPPK Guru Honorer. Sementara Pemerintah Daerah mulai tahun 2021-2022 tidak ada anggaran tambahan atau anggaran masuk dari pusat untuk menangani para Guru Honorer yang ada di Kabupaten Sampang ini,” ucapnya.
Yuliadi Setiawan menambahkan mungkin tahun 2020 sebelum ada musibah Covid 19 ada pengajuan anggaran untuk pengangkatan PPPK Guru Honorer, tetapi setelah ada musibah Covid anggaran semua di pangkas oleh pemerintah pusat sehingga untuk menjalan program bayak yang tidak bisa terlaksana seperti pengangkatan para Guru Honorer masuk ke P3K dan haya sebagian yang masuk, karena di sesuaikan dengan anggaran yang ada,” tambahnya.
Pemerintah Daerah telah berusaha untuk membantu para guru honorer agar diangkat menjadi P3K, dengan mendatangi BKN. Namun hal ini terbentur oleh regulasi dari pusat. Kejadian ini tidak hanya di Sampang, akan tetapi seluruh di daerah juga sama untuk memperjuangkan P3K,” jelasnya.
Agar semuanya bisa menjadi jelas, Pemerintah Daerah bersama DPRD, BKP SDM dan Dinas Pendidikan serta perwakilan Guru Honorer untuk segera bisa menghadap ke pusat untuk meminta kejelasan tentang Guru Honorer dan anggaran yang ada di Kabupaten Sampang, tujuan agar tidak menjadi Polemek dibawah dan mendapatkan hasil yang jelas nantinya,” ucap Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan, saat dikonfirmasi.