Oleh : Ahmad Mubasir
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kampus IAI Al-Khairat
HmI Komisariat Al-Khairat
Sejumlah siswa sekolah dasar (SD) dilaporkan ikut serta dalam aksi demonstrasi yang mendukung maupun menyuarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam. Keterlibatan anak di bawah umur dalam aksi di ruang publik tersebut kemudian memicu sorotan luas, terutama setelah sebuah video pengakuan siswa SD beredar viral di media sosial. Kejadian ini bukan sekadar insiden kecil ia menyentuh persoalan mendasar tentang bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan anak-anak dalam pusaran kepentingan politik.
Anak Bukan Alat Kampanye Program Makan Bergizi Gratis memang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat utama. Namun justru di sinilah letak ironinya: anak-anak yang seharusnya menjadi subjek perlindungan dari program tersebut, malah diposisikan sebagai objek mobilisasi untuk mendukungnya. Ini adalah bentuk kontradiksi yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.
Anak-anak usia SD belum memiliki kapasitas kognitif dan emosional yang matang untuk memahami konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam aksi politik. Mereka hadir bukan atas kesadaran penuh, melainkan atas arahan baik dari orang tua, guru, maupun pihak lain yang berkepentingan. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran mereka di tengah demonstrasi bukan cerminan partisipasi, melainkan eksploitasi.
Landasan Hukum yang Tegas, Tapi Lemah Penegakannya
Secara hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur dengan jelas bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Pasal 15a secara eksplisit melarang pelibatan anak dalam aktivitas yang berpotensi menjadikan mereka bagian dari dinamika politik maupun aksi demonstrasi yang berisiko terhadap keselamatan dan kepentingan terbaik anak.
Pertanyaannya: mengapa aturan yang sudah jelas ini bisa dilanggar secara terbuka, bahkan terekam dan viral di media sosial, tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang? Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya pada ketiadaan regulasi, tetapi pada lemahnya komitmen untuk menegakkannya. Hukum yang tidak ditegakkan hanyalah teks di atas kertas.
Kejadian ini tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Ada beberapa aktor yang perlu dimintai pertanggungjawaban moral dan hukum:
Orang tua, yang seharusnya menjadi garis pertahanan pertama bagi keselamatan anak, justru disadari atau tidak membiarkan atau bahkan mengizinkan anak mereka hadir dalam aksi tersebut.
Penyelenggara demonstrasi, yang gagal memastikan bahwa ruang aksi mereka bebas dari keterlibatan anak di bawah umur, padahal ini adalah kewajiban etis sekaligus hukum.
Aparat dan pemerintah daerah, yang sejauh ini belum menunjukkan respons konkret atas viralnya video tersebut. Diam dalam situasi seperti ini bukan netralitas itu kelalaian.
Di luar aspek hukum, ada dampak psikologis yang perlu dipertimbangkan. Anak-anak yang terpapar suasana demonstrasi dengan segala tensi, kerumunan, dan dinamika emosional di dalamnya berisiko mengalami tekanan mental yang tidak mereka sadari. Lebih jauh, normalisasi pelibatan anak dalam aksi politik sejak dini dapat membentuk persepsi bahwa politik adalah urusan yang wajar mereka tanggung, padahal beban itu seharusnya dipikul oleh orang dewasa.
Program Makan Bergizi Gratis boleh jadi memiliki tujuan mulia. Namun kemulian tujuan tidak pernah membenarkan cara yang merugikan pihak yang justru ingin dilindungi. Jika kita benar-benar peduli pada masa depan anak-anak Indonesia, maka perlindungan terhadap mereka harus dimulai dari hal yang paling mendasar: tidak menjadikan mereka pion dalam permainan politik orang dewasa.
Viralnya video ini seharusnya menjadi momentum, bukan hanya untuk mengecam, tetapi untuk mendorong penegakan hukum yang nyata dan evaluasi menyeluruh terhadap cara-cara mobilisasi publik yang melibatkan anak-anak di negeri ini.
