Rohaili
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!IAI AL-KHAIRAT PAMEKASAN
HMI IAI AL-KHAIRAT PAMEKASAN
Pernyataan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal keterpurukan Nahdlatul Ulama (NU) layak menjadi bahan evaluasi bersama. Dalam sebuah forum bedah buku di Jombang akhir Agustus lalu, Cak Imin menyampaikan bahwa NU harus jujur mengakui kondisinya yang terpuruk dalam lima tahun terakhir. Sejauh ini, pernyataan tersebut masih dapat diterima sebagai kritik internal yang wajar. Yang membuatnya berubah arah adalah kalimat berikutnya: ia mengaitkan keterpurukan itu dengan latar belakang HMI dari pemimpin NU, sambil tertawa, “terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI.”
Kalimat itu memicu reaksi luas. Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PB HMI yang kini memimpin sebuah partai politik, menyindir Cak Imin lewat media sosial dan mengingatkan bahwa tidak ada dasar bagi kader-kader untuk saling bermusuhan hanya karena beda bendera organisasi. Ia bahkan menyebut nama Ketua Umum PBNU saat ini, yang menurutnya juga berlatar belakang HMI sebuah ironi yang seharusnya membuat siapa pun berpikir dua kali sebelum menjadikan nama organisasi sebagai kambing hitam. Gus Ipul, Sekretaris Jenderal PBNU demisioner, menyayangkan pernyataan itu dan menegaskan NU terlalu besar untuk direduksi menjadi sekadar rivalitas antarorganisasi kepemudaan Islam, apalagi bila motifnya adalah kepentingan politik sesaat. Dari kalangan HMI sendiri, mantan pengurus PB HMI yang kini aktif di organisasi kepemudaan turut mengecam pernyataan tersebut sebagai langkah yang tidak produktif dan berpotensi membangun sekat baru antarkelompok Islam.
Cak Imin belakangan berdalih bahwa ucapannya hanya guyonan di kalangan internal, bukan pernyataan untuk konsumsi publik. Klarifikasi ini justru memperlihatkan persoalan yang lebih dalam. Jika sebuah tuduhan tentang penyebab kemunduran organisasi sebesar NU ternyata hanya dianggap lelucon internal, maka ada dua kemungkinan: pernyataan itu memang tidak didasari argumen serius, atau ia serius tetapi buru-buru dijinakkan begitu menuai kecaman. Keduanya sama-sama tidak menjawab pertanyaan mendasar apa sebenarnya yang salah dari kepemimpinan NU hari ini?
Kritik Identitas Bukan Kritik Substansi
Di sinilah letak masalahnya. Mengaitkan kemunduran organisasi dengan latar belakang almamater pemimpinnya adalah bentuk penalaran yang lemah sekaligus berbahaya. Ia lemah karena tidak menunjukkan mekanisme sebab-akibat: kebijakan mana yang keliru, keputusan mana yang merugikan, dan bagaimana identitas HMI seseorang benar-benar memengaruhi keputusan tersebut. Ia berbahaya karena mengubah perdebatan tentang tata kelola organisasi menjadi perdebatan tentang identitas kelompok jenis wacana yang jauh lebih mudah menyulut sentimen daripada menghasilkan solusi.
Pola ini sebetulnya bukan hal baru dalam politik Indonesia. Ketika argumen substantif sulit dibangun, identitas kerap dijadikan jalan pintas: lebih mudah menuding “kelompok lain” daripada mengevaluasi kebijakan sendiri. Yang membuat kasus ini lebih ironis adalah posisi Cak Imin sendiri, yang juga besar dari tradisi organisasi kemahasiswaan Islam yang punya sejarah panjang bersinggungan dengan HMI. Melemparkan kritik dari posisi semacam itu, dalam forum yang justru merayakan jejak kader-kader pergerakannya sendiri, sulit dilepaskan dari kesan kepentingan kelompok, bukan kepentingan NU sebagai keseluruhan.
Sejarah yang Terlupakan
Yang lebih ironis lagi, sejarah justru mencatat hal sebaliknya dari yang diisyaratkan Cak Imin. Hubungan NU dan HMI tidak pernah sesederhana relasi dua kubu yang selalu berseberangan. HMI berdiri pada 5 Februari 1947 di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan sekaligus membangun kehidupan keislaman. Sepanjang sejarah, perbedaan pandangan antara NU dan HMI memang ada, tetapi perbedaan itu tidak selalu berubah menjadi permusuhan.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, ketika tekanan politik terhadap HMI memuncak dan tuntutan pembubaran semakin keras, sejumlah tokoh NU justru berdiri untuk mempertahankan keberadaan organisasi itu. KH Idham Chalid, Ketua Umum PBNU kala itu, berada dalam barisan tokoh Islam yang mendorong persatuan umat, dan namanya tercatat berdampingan dengan HM Subchan ZE dalam Deklarasi Umat Islam Bandung pada 12 Maret 1965. KH Saifuddin Zuhri, yang saat itu menjabat Menteri Agama dan juga tokoh NU, tidak melihat gagasan pembubaran HMI sebagai keuntungan bagi kelompoknya sendiri; ia justru ikut mempertahankan eksistensi HMI.
Relasi personal antarkeduanya bahkan lebih cair dari yang terekam dalam sejarah resmi. Subchan ZE, tokoh NU berpengaruh di dekade 1960-an, dikenal luas berjejaring dengan kalangan pemuda dan mahasiswa lintas organisasi. Kediamannya di Jalan Banyumas, Jakarta, bahkan menjadi tempat berkumpul aktivis HMI sebuah fakta kecil yang menunjukkan besarnya, bahwa batas organisasi dahulu tidak pernah sekaku yang dibayangkan hari ini. Setelah 1965, tokoh-tokoh NU dan aktivis HMI kembali berada dalam gelanggang perjuangan yang sama sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang mengubah arah politik Indonesia.
Bukan berarti NU dan HMI tidak pernah berselisih. Sejarah keduanya penuh perdebatan dan kepentingan politik yang saling berbenturan. Tetapi fakta bahwa para pendahulu kedua organisasi ini mampu meletakkan kepentingan umat di atas sekat kelembagaan seharusnya menjadi cermin, bukan justru dilupakan demi lelucon politik lima detik di atas podium.
Pertanyaan yang Sebenarnya Perlu Dijawab
Jika NU benar-benar sedang terpuruk dan ada cukup alasan untuk memercayai itu maka yang harus dibedah bukan jaket organisasi mana yang pernah dipakai pemimpinnya, melainkan rekam jejak kebijakan dan keputusan yang diambil. Bagaimana kaderisasi berjalan di tengah godaan jangka pendek politik elektoral? Bagaimana regenerasi kepemimpinan dipersiapkan agar tidak terjebak pada figur dan dinasti tertentu? Bagaimana ekonomi warga nahdliyin diperkuat di luar proyek-proyek seremonial? Dan yang paling krusial: bagaimana NU menjaga independensinya dari tarikan kepentingan partai politik, termasuk dari partai yang justru dipimpin oleh orang yang melontarkan kritik ini?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih sulit dijawab dibanding sekadar menuding almamater. Tetapi justru karena sulit, jawabannya akan jauh lebih jujur dan jauh lebih berguna bagi NU ke depan.
Seseorang tidak otomatis menjadi pemimpin baik hanya karena besar di lingkungan NU, dan tidak otomatis menjadi pemimpin buruk hanya karena pernah berproses di HMI. Kapasitas, integritas, keberpihakan pada umat, dan hasil kerja nyata adalah ukuran yang jauh lebih adil dibanding logam nama organisasi yang tertera di kartu tanda anggota puluhan tahun lalu.
Pada akhirnya, tuduhan bahwa NU terpuruk karena “dipimpin alumni HMI” tidak menyelamatkan siapa pun bukan NU, bukan pula organisasi asal Cak Imin sendiri yang justru ikut terseret menjadi bahan sindiran balik. Yang benar-benar terselamatkan hanyalah kenyamanan untuk tidak membahas akar masalah yang sesungguhnya. Sejarah sudah menunjukkan jalan yang lebih dewasa: para pendiri dan penggerak NU dahulu memilih merangkul, bukan mencari kambing hitam, ketika umat menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar beda almamater. Barangkali bukan HMI yang terlalu dekat dengan NU hari ini melainkan kita, termasuk sebagian elite NU sendiri, yang mulai lupa cara membaca sejarahnya sendiri, dan lebih memilih tepuk tangan sesaat ketimbang keberanian untuk berbenah.
