Ekspos.id, Pamekasan, — Gelombang protes terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pamekasan kian menguat. Sejumlah forum lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Pamekasan guna menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut, Rabu (8/4/2026).
Audiensi yang berlangsung di Gedung Wahana Bina Praja, Jalan Kabupaten No. 107 Pamekasan itu turut dihadiri Ketua Satgas MBG Pamekasan H. Sukriyanto, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Pamekasan Hariyanto, Ketua Komisi IV Halili, Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok, serta perwakilan KPPG Surabaya, Kusmayanti, yang menaungi 16 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Forum LSM yang dikoordinatori Heru memaparkan sejumlah temuan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pamekasan, mulai dari aspek regulasi hingga kualitas sajian menu yang diberikan kepada siswa.
Heru menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk mendorong perbaikan kualitas program MBG, baik dari sisi pelayanan maupun pemenuhan standar operasional.
“Tujuan kami menggelar audiensi ini agar program MBG ke depan lebih baik, terutama dalam hal penyajian menu dan pemenuhan standar dapur seperti IPAL dan SLHS. Alhamdulillah, respon dari Satgas MBG dan pihak terkait sangat baik dan siap menindaklanjuti,” ujar Heru.
Ia menambahkan, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian menu, salah satunya kejadian di salah satu sekolah yang diduga memberikan menu kurang layak bagi sasaran program.
“Kami berharap ini bisa segera diperbaiki karena menyangkut kemaslahatan masyarakat,” tambahnya.
Heru juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Pamekasan H. Sukriyanto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap sejumlah dapur SPPG di wilayah tersebut.
“Sejauh ini kami sudah melakukan sidak ke beberapa dapur. Dalam waktu dekat, kami akan kembali turun lapangan dan mengajak rekan-rekan LSM untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Satgas MBG terdiri dari berbagai unsur, termasuk kepolisian, TNI, kejaksaan, serta pemerintah daerah.
Menurut Sukriyanto, berdasarkan data dari KPPG Surabaya, terdapat 128 dapur SPPG di Pamekasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 112 dapur telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih dalam proses.
“Sebanyak 112 dapur sudah bersertifikat SLHS, dan sisanya masih dalam tahap penyelesaian,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat, mahasiswa, dan LSM dalam memberikan kritik dan masukan.
“Semakin sering dikritik, saya justru semakin bersemangat untuk menuntaskan tugas ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Korwil MBG Pamekasan Hariyanto menilai bahwa sebagian polemik yang berkembang di masyarakat dipicu oleh informasi yang tidak utuh di media sosial.
“Seperti kasus di salah satu sekolah, sebenarnya menu yang disajikan lengkap, namun yang beredar di media sosial hanya sebagian sehingga menimbulkan persepsi yang kurang tepat,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola program MBG di Kabupaten Pamekasan agar berjalan lebih optimal dan sesuai standar yang ditetapkan. (Nwg)