Ekspos.id, Pamekasan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan dari Fraksi Gelora Perjuangan tegaskan sangat memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan perbaikan infrastruktur jalan pelosok di Kabupaten Pamekasan pada sidang paripurna di kantor DPRD Kabupaten pamekasan, Selasa (29/10/2024)
Saedy Romli selaku Ketua Fraksi Gelora Perjuangan menilai nasib guru honorer selama ini kurang mendapat perhatian penuh serta kurangnya kesejahteraan dari Pemkab Pamekasan, sejauh ini di Kabupaten Pamekasan masih banyak guru honorer yang belum sejahtera. Persoalan ini menurutnya harus diprioritaskan dari segala aspek mengingat kualitas guru merupakan bagian dari layanan pendidikan.” Tegasnya.
Lanjutnya,” Fraksi Gelora Perjuangan menaruh harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar (RAPBD) tahun 2025 ini hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di Masyarakat seperti peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus benar-benar diejawantahkan dalam berbagai lini Pembangunan. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dalam Pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.
Berkaitan dengan itu, mohon kiranya dijadikan pertimbangan dalam rancangan APBD 2025:
1. Perbaikan Infrastruktur Jalan poros yang menghubungkan Proppo Palengaan (Klampar- Angsanah -Panaan -Potoan Laok). Selain sebagai jalur alternatif, jalan yang dimaksud merupakan pusat Pendidikan dan Pondok Pesantren, dimana banyak Masyarakat menggantungkan Pendidikan dan Perekonomiannya melalui jalur tersebut.
2. Perbaikan Infrastruktur jalan poros yang menghubungkan Proppo –
Palengaan (Rang Perang Daja – Rek Kerrek – Kacok). Jalan ini merupakan
pusat ekonomi Masyarakat yang relative lama tidak tersentuh perbaikan.
3. Perbaikan Infrastruktur jalan sepanjang Palduding, Bata-Bata, Panyeppen Hingga Pasar Palengaan.
4. Perbaikan infrastruktur jalan pada semua pusat-pusat ekonomi dan
Pendidikan.
5. Pada sektor pertanian, Pemerintah perlu meningkatkan Infrastruktur
pertanian, Saprotan dan akses permodalan Petani. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi di sektor Pertanian akan sangat efektif dalam
mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan.
6. Dalam bidang Pendidikan, pemerintah seyogyanya tidak boleh
menganaktirikan lembaga-lembaga swasta yang ada di bawah naungan
Dinas Pendidikan. Karena beban kerja dan tanggung jawabnya sama-sama
besar. Karena itu perlu ada perhatian khusus pada Guru-guru honorer di
sekolah-sekolah swasta yang ada dibawah naungan Dinas Pendidikan.” Tutupnya. (ivan).
